OTOBIKES – Dukungan untuk mempercepat elektrifikasi mengalir dari sisi pemerintah Republik Indonesia. Baru-baru ini, Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI sekaligus Ketua IMI (Ikatan Motor Indonesia), mendukung perluasan fast charging station yang notabene prakarya dari Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT).
Diterangkan melalui rilis yang diterima Otobikes, BPPT sendiri memang tengah fokus menghasilkan berbagai macam prototype fast charging station. Pada pertemuannya dengan Bamsoet itu pula dijelaskan, saat ini pihaknya sudah memiliki dua alat untuk pengisian daya baterai kendaraan listrik.
Fast charging pertama dinamai SONIK R2. Alat ini diperuntukkan bagi kendaraan listrik roda dua dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) level 6. Charger tersebut memiliki kemampuan melayani 2 motor listrik sekaligus. Kemudian, ada juga prototype fast charging station kendaraan listrik roda empat, SONIK AC yang juga sudah memenuhi TKT level 6. Sementara untuk daya adalah 22 KW arus bolak-balik.
“Data Kementerian ESDM mencatat, hingga Agustus 2021 sudah mulai terbangun 147 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 119 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Targetnya, pada tahun 2030 bisa terbangun 25 ribu unit SPKLU. Agar pembangunan SPKLU bisa cepat selesai, pemerintah harus mempercepat proses perizinannya. Sehingga, berbagai badan usaha bisa tertarik membuat lebih banyak SPKLU,” kata Bamsoet.
Baca juga: Kementerian ESDM Kenalkan Proyek Konversi Motor Listrik, Jembatan buat Ladang Bisnis UKM
Dikatakannya lagi, keseriusan Indonesia dalam menyongsong era kendaraan listrik juga terlihat dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) untuk transportasi jalan. “Agar masyarakat semakin tertarik bermigrasi ke kendaraan listrik, salah satu kuncinya adalah pemerintah perlu memperbanyak pembangunan SPKLU. Terutama di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Bali,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dari hasil kajian BPPT, dengan beralih ke kendaraan listrik, Indonesia bisa menurunkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 51 juta barel (8,8 juta kiloliter) pada tahun 2030 dan sebesar 373 juta barel (setara dengan 64 juta kiloliter) pada tahun 2050.
Dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per USD, maka potensi penghematan devisa dari penurunan impor bensin bisa mencapai 5,86 miliar USD atau sekitar 87,86 triliun rupiah pada tahun 2030. Pencapaian lantas akan meningkat jadi 82,20 miliar USD atau sekitar 1.232,93 triliun rupiah pada tahun 2050.
“Kementerian ESDM memprediksi potensi produksi mobil listrik di Indonesia tahun ini mencapai 125 ribu unit serta untuk kendaraan dua mencapai 1,34 juta unit. Pada tahun 2030, ditargetkan mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030. Dengan beralih ke kendaraan listrik, selain menghemat pengeluaran pribadi dan anggaran negara. Masyarakat juga turut mensukseskan target pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030,” ungkapnya lagi.
Selain memperbanyak SPKLU, BPPT juga tengah membangun Charging Station Management System (CSMS) berbasis web. Yang mana keberadaannya dapat digunakan untuk mengelola Charging Station BPPT Thamrin, B2TKE Puspitek, PT LEN Bandung, SPKLU MT Haryono dan SPKLU Lenteng Agung.
BPPT juga sedang mengembangkan CSMS mobile application untuk user berbasis android dan iOS. Serta melakukan kajian model bisnis serta kerjasama di bidang penerapan SPKLU yang berkolaborasi dengan PT. Pertamina. “Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia siap menyongsong era kendaraan listrik,” pungkas Bamsoet usai menerima Tim Kajian Charging Station Kendaraan Listrik BPPT.
